PERSPECTIVE

Era keterbukaan keuangan dunia telah menggetarkan pengemplang pajak. Zaman kegelapan dan remang-remang keuangan telah berakhir di dunia. Yurisdiksi yang dikenal sebagai surga pajak, seperti Singapura, Hongkong, Swiss, dan Mauritius, bahkan akan membuka informasi rekening warga asing. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) berhasil menekan melalui skema common reporting standard (CRS) dan pertukaran informasi otomatis yang didukung penuh anggota G-20. AS memiliki regulasi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) yang “mewajibkan” lembaga keuangan di negara mana pun memberikan data keuangan warga negara Amerika Serikat. Aturan itu tak lain untuk mencegah pengemplangan pajak. CRS adalah semacam FATCA, tetapi bersifat global. Ini artinya zaman kegelapan dan remang-remang keuangan telah berakhir. Di tengah era keterbukaan keuangan ini, secara mengejutkan inisiatif menerbitkan UU Pengampunan Pajak makin mengemuka. Krisis penerimaan negara jadi alasan. Diargumentasikan melalui...

Simpang siur perencanaan dan penganggaran pembangunan telah memboroskan anggaran luar biasa besar. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyadari hal ini dan berupaya mengubah dengan haluan money follow program untuk pelaksanaan pembangunan. Instruksi Presiden tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional kini sedang disiapkan. Ini adalah sebuah langkah maju, tetapi problemnya sebenarnya jauh lebih luas dan mencakup tata kelola keuangan negara. Pedoman money follow function atau organization yang selama ini telah ”menjebak” anggaran justru diorientasikan untuk membiayai fungsi atau organisasi birokrasi yang mahal untuk menjalankan kegiatannya. Kewenangan yang luas kementerian dan lembaga melalui prinsip let managers manage semakin memfasilitasi hal tersebut. Melalui privilese itu, para ”manajer” dengan diskresinya diberi kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya baik keuangan maupun non-keuangan. ”Lost in translation” Atas nama melancarkan fungsi kelembag...